Jakarta, 2 September 2026. Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) melakukan audiensi dan diskusi dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, serta anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Satya Widya Yudha, di Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai hal terkait pengembangan nuklir di Indonesia, antara lain perkembangan program PLTN, aspek geopolitik dalam pemilihan teknologi dan negara pemasok teknologi PLTN, penguatan kelembagaan nuklir nasional, serta peluang pemanfaatan teknologi reaktor kecil untuk mendukung transisi energi Indonesia.
Dalam pembukaan pertemuan, Satya Widya Yudha menyampaikan bahwa DEN saat ini sedang membahas isu nuklir dari sisi geopolitik, khususnya mengenai dampak pemilihan teknologi dan negara pemasok teknologi PLTN terhadap hubungan internasional Indonesia. “DEN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga sedang membahas penyusunan kembali NEPIO (Nuclear Energy Programme Implementing Organization) untuk mendukung pelaksanaan program nuklir nasional,” ujar Satya.
Menanggapi hal tersebut, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa nuklir merupakan salah satu sumber energi yang tidak dapat diabaikan dalam bauran energi Indonesia ke depan, khususnya dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE).
Hashim juga menyampaikan bahwa sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia memiliki keleluasaan untuk menentukan teknologi PLTN dan membangun kerja sama dengan berbagai negara. “Hal ini sejalan dengan kebijakan diplomasi Indonesia yang membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara,” kata Hashim.
Dalam diskusi tersebut, Hashim menunjukkan pemahaman dan perhatian terhadap perkembangan teknologi nuklir, termasuk Small Modular Reactor (SMR). Ia juga menekankan pentingnya keberadaan institusi yang memiliki kompetensi khusus di bidang nuklir untuk memberikan dukungan teknis dan kelembagaan terhadap program nuklir nasional.
Hashim menegaskan ketertarikannya terhadap teknologi berbasis thorium dan perkembangan reaktor berukuran kecil. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pemanfaatan reaktor dengan kapasitas sekitar 2 sampai 10 MW sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel di daerah-daerah terpencil di Indonesia. “Gagasan tersebut dapat mendukung program dedieselisasi dan sekaligus memperkuat ketahanan energi di daerah,” lanjut Hashim.
Terkait perkembangan berbagai teknologi tersebut, Hashim menekankan pentingnya melihat berbagai klaim teknologi secara kritis. HIMNI menyampaikan kesiapannya untuk memberikan kajian yang objektif dan independen, termasuk mengenai teknologi thorium dan berbagai teknologi reaktor yang dikembangkan oleh negara lain.
Ketua HIMNI, Djarot S. Wisnubroto, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Hashim terhadap pengembangan energi nuklir di Indonesia. HIMNI juga menyatakan dukungan terhadap komitmen Pemerintah dalam mengembangkan teknologi nuklir sebagai bagian dari pembangunan dan ketahanan energi nasional.
Djarot memperkenalkan HIMNI sebagai organisasi profesi di bidang nuklir yang memiliki cakupan kegiatan cukup luas. “HIMNI tidak hanya bergerak dalam isu pembangkit listrik tenaga nuklir, tetapi juga mencakup bidang pertanian dan pangan, kedokteran dan kesehatan, industri, serta lingkungan,” ujar Djarot.
Selama ini menurut Djarot, HIMNI telah memberikan masukan kepada berbagai pemangku kepentingan mengenai berbagai isu strategis di bidang nuklir. HIMNI juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat, risiko, dan keselamatan dalam pemanfaatan teknologi nuklir.
Djarot menegaskan, HIMNI siap mendukung Pemerintah dalam berbagai agenda pengembangan teknologi nuklir, termasuk pengembangan teknologi reaktor dan SMR, program dedieselisasi, kajian pemanfaatan thorium dalam jangka panjang, serta teknologi yang berkaitan dengan mineral tanah jarang atau rare earth elements.
Selain itu lanjut Djarot, pentingnya pengambilan keputusan yang didasarkan pada kajian dan bukti ilmiah. Sebagai organisasi profesi, HIMNI siap memberikan pandangan yang objektif dan kritis kepada Pemerintah maupun masyarakat mengenai peluang, manfaat, risiko, dan kesiapan berbagai teknologi nuklir.
Di akhir pertemuan, Satya Widya Yudha menyampaikan pesan agar HIMNI dapat segera menginisiasi usulan mengenai model NEPIO yang lebih efektif dan dapat diterima oleh Pemerintah serta berbagai pemangku kepentingan di Indonesia. Usulan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi HIMNI dalam memperkuat kesiapan kelembagaan program nuklir nasional.
